DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI

 

 

 

PROPOSAL TUGAS AKHIR

                                    Nama               : Taufiq Nur Dian

NIM                : 7212309008

Prodi               : Akuntansi, D3

Fakultas           : Ekonomi

 

  1. I.      JUDUL: SISTEM PENGUASAAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN
  2. II.      Latar Belakang

1

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.. Dalam Undang-Undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu self assessment sistem yang mulai berlaku pada tahun 1984. Dengan sistem tersebut bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam  memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpaja-kan.Kepatuhan materiil adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi undang-undang perpajakan.

Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut self assessment merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut self assessment akan berubah menjadi official assessment dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. Penetapan Pajak oleh fiskus dalam kondisi karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut sebagai penetapan secara jabatan atau  penetapan secara ex-officio. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya diancam dengan sanksi administrasi berupa denda administrasi. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi pidana.  Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau tax evasion. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa tax evasion adalah perbuatan melanggar undang-undang. Misalnya menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (understatement of  income) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement of the deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam undang-undang perpajakan.

Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas, serta bantuan dari luar negeri. Hal ini biasa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, Sektor pajak masih tetap memililki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan dari luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah. Diharapkakn pemasukan dari sektor pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatakan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangakan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi  pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu.

Dalam system self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan yang telah diisi secara benar, lengkap dan jelas. Undang-undang KUP memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan wewajibkan instansi, pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memunginkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan  yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar.

Di samping itu negara kita dituntut untuk terus melakukan perbaikan disegala bidang salah satunya adalah dengan terus melakukan pembangunan.yang dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komposisi APBN terdiri dari Penerimaan Dalam  Negeri dan Penerimaan Pembangunan. Pendapatan Dalam  Negeri terdiri dari pendapatan dari sektor migas dan nonmigas, Sedangkan penerimaan pembangunan terdiri bantuan program.

Penerimaan negara dari sektor migas mengalami penurunan sehingga usaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri diluar migas semakin penting untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, terutama  pajak penghasilan karena pajak penghasilan menempati posisi yang cukup besar dari total penerimaan sektor pajak.

Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, baik peraturan perundang-undangan perpajakan, sistim pemungutan pajaknya, maupun aparatur pajaknya dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak.

Peraturan perpajakan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1984 mengalami perubahan secara total dan menyeluruh dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang dikenal dengan Tax Reform yang melahirkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut dikenalkan sistim pemungutan pajak yang baru yaitu self assessment system yang mulai berlaku pada tahun 1984. Sistem self assessment mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajak setempat untuk dicatat dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selanjutnya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk secara aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ini dapat diambil oleh Wajib Pajak secara cuma-cuma. Pemberlakuan sistem ini bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Tujuan lain dari pemberlakuan sistem ini adalah untuk menghindari pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak.Konsekuensi dari diberlakukannya sistem ini, masyarakat dituntut untuk benar-benar mengetahui dan memahami tatacara penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya. Sebagai contoh adalah bagaimana menghitung besarnya pajak terutang, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika salah hitung dan bagaimana tindak lanjut untuk mengatasinya, serta sanksi apa saja yang diberikan apabila melanggar ketetapan perpajakan.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu  kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

Kebijakan-Kebijakan yang diberikan pemerintah memberikan pengaruh yang sangat baik untuk penerimaan negara. Maka penulis tertarik untuk mengambil Judul

“SISTEM PENGUASAAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN”

 

  1. III.      Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat didentifikasikan masalah- masalah yang berkaitan dengan pelaporan SPT sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah kesadaran Wajib Pajak Badan untuk membayar pajak
  2. Bagaimanakah kemampuan Wajib Pajak Badan dalam  menghitung dan melaporkan SPT secara gamblang
  3. Bagaimana peraturan-peraturan mendatang harus lebih mempermudah prosedur dan permasalahan-permasalahan SPT seperti ini dan dapat menjadi pemacu untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

 

  1. IV.      Tujuan

Adapun tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui kesadaran Wajib Pajak Badan dalam membayar pajak
  2. Untuk mengetahui kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan SPT

 

  1. V.      Manfaat

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

  1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijakan  pemerintah  mengenai  kesadaran Wajib Pajak Badan dalam menghitung dan  melaporkan besarnya pajak yang terutang atas Wajib Pajak Badan.

  1. Bagi Akademik

Manfaat dari penelitian ini bagi akademik yaitu diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta bagi bahan masukan dibidang penelitian yang sejenis.

  1. Bagi Pembaca

Manfaat dari penelitian bagi pembaca Tugas akhir ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca tentang kemauan dan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

  1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para pegawai Kantor Pelayanan Pajak untuk dijadikan panduan mengenai kemauan dan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

  1. Bagi Mahasiswa

Merupakan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya.

  1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah referensi dan sebagai acuan mahasiswa lain dalam menyusun tugas akhir untuk masa yang akan datang.

 

  1. VI.      LANDASAN TEORI
    1. a.      Pengertian Pajak

Menurut R.Santoso Brotodiharjo(dalam Waluyo dan Wirawan B.Iiyas, 2002:4) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarakan pengertian di muka, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

  1. b.      Fungsi pajak

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan terdapat dua fungsi yaitu:

  1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh:

Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.

  1. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

  1. c.       Sistem Pungutan Pajak

Menurut S. Munawir (2005: 41) menyebutkan ada tiga sistem pungutan pajak yang berlaku, yaitu:

  1. Official Assesment System

Adalah suatu pungutan dimana besarnya pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak , ditentukan sendiri oleh fiskus atau operator pajak, dalam Undang-undang Wajib Pajak bersifat pasif, justru fiskuslah yang bersifat aktif.

  1. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga dalam sistem ini Wajib Pajak harus lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada inspeksi pajak, sedang fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator.

  1. With Holding System

Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Sebelum tahun 1968, kita menganut cara yang pertama. Tetapi mulai tahun 1968 kita menganut cara kedua dan ketiga. Tetapi karena cara Self Assesment System maupun With Holding System belum disadari benar-benar oleh wajib pajak, maka dalam pelaksanaannya masih dilengkapi dengan cara yang pertama, jadi merupakan semi Self Assesment System.

  1. d.      Jenis Pajak di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2002 : 6), menyebutkan jenis pajak adalah sebagai berikut:

  1. Jenis pajak menurut sistem pungutannya

Dalam hal ini pajak dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

a)      Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dalam arti administratif pajak langsung dikarenakan pada waktu tertentu dan periodik, dimana besarnya pajak yang dipungut tertera dalam surat ketetapan.

Contoh: Pajak Penghasilan yang menjadi beban orang atau badan yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain.

b)      Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau digeserkan kepada orang lain. Dimana pungutan dapat dilakukan pada setiap saat atau sewaktu­waktu dan besarnya tidak dituliskan dalam surat ketetapan pajak.

Contoh: PPN, dimana produsen sebagai Wajib Pajak dapat menggeserkan beban pajak tersebut kepada pembeli.

  1. Jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutan

Dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a)      Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan penyelenggaraan pungutan di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PBB, PPh atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b)      Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada Pemerintah Daerah, baik pada tingkat propinsi, kotamadya ataupun kabupaten yang hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan sebagainya.

  1. Jenis pajak menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi dua, yaitu:

a)      Pajak perorangan atau subjektif

Adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada diri pribadi atau subyeknya.

Contoh: pajak penghasilan.

b)      Pajak yang bersifat kebendaan atau objektif

Adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada objek atau benda, dipungut karena keadaan, perbuatan dan keadilan yang dilakukan orang.

Contoh: cukai rokok, tidak memandang apakah subyeknya orang kaya, orang miskin, bujangan atau sudah berkeluarga. Siapapun yang merokok dikenakan bea cukai rokok.

 

 

  1. VII.      METODE PENELITIAN
    1. a.      Lokasi Penelitian

Adapun pelaksanaan kegiatan tugas akhir ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat yang terletak di Jalan Pemuda No. 1 Semarang, kode Pos 50142.

Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Barat meliputi 5 kecamatan di Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

  1. Kecamatan Semarang Barat: Kelurahan Kalibanteng Kidul, Tawangsari, Krobokan, Tawang Mas, Karang Ayu, Cabean, Bongsari, Salaman Mloyo, Bojong Salaman, Gisikdrono, Kalibanteng Kulon, Tambakharjo, Kembangarum, Krapyak, Manyaran, Ngemplak Simongan, Semarang Barat.
  2. Kecamatan Ngaliyan: Kelurahan Wates, Wonosari, Tambakaji, Ngaliyan, Bambankerep, Kalipancur, Purwoyoso, Bringin, Podorejo, Gondoriyo, Ngaliyan.
  3. Kecamatan Tugu: Kelurahan Mangun Harjo, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Randugarut Tugu, Karanganyar, Tugurejo, Jrakah, Tugu.
  4. Kecamatan Mijen: Kelurahan Kedungpane, Jatibarang, Pesantren, Ngadirgo, Wonoplumbon, Mijen Mijen, Wonolopo, Tambangan, Jatisari, Purwosari, Polaman, Karang Malang, Bubakan, Cangkiran, Mijen.
  5. Kecamatan Gunungpati: Kelurahan Jatirejo, Kandri, Cepoko, Sadeng, Sukorejo, Sekaran, Patemon, Kalisegoro, Ngijo, Pongangan, Nongkosawit, Gunungpati, Plalangan, Mangunsari, Pakintelan, Sumurrejo, Gunungpati.
  6. b.      Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan sebagai dasar penyusunan laporan, penulis melakukan pengumpulan data dan penelitian dengan metode studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari literatur yang ada baik berasal dari peraturan perundang-undangan perpajakan maupun dari sumber lain yang berhubungan dengan tema penulisan.

  1. c.       Objek Penelitian

Objek kajian adalah objek penelitian (apa yang menjadi titik perhatian) (Suharsimi Arikunto, 2002: 9). Objek kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesadaran wajib pajak dalam menghitung sendiri pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayarkan.

  1. d.      Metode Analisis Data

Analisa data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Yang dimaksud dengan analisa kualitatif yaitu analisa mengambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesempatan. Sedangkan analisa kuantitatif merupakan analisa yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran yang diproses untuk mendapat data unit.

Dalam penulisan tugas akhir ini teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif.